Tujuh Fakultas Kedokteran Menolak Intervensi Pemerintah dalam Kolegiumnya

Tujuh Master Besar dari Fakultas Kedokteran — termasuk dari FK UI, UGM, Unair, Unhas, USU, Unpad, dan UB– mengadakan diskusi small gratis untuk menyatakan keberatan terhadap pengambilalihan Kolegium Dokter Indonesia oleh pemerintah melalui konsil kesehatan baru.

Apa yang Menjadi Sorotan Mereka?

1. Intervensi Pemerintah
   Para expert besar menentang peralihan kontrol Kolegium dari organisasi profesi ke Kemenkes/Konsil Kesehatan Indonesia (KKI). Mereka mengkhawatirkan bahwa hal ini akan menghilangkan otonomi ilmiah dan profesional dokter.
2. Mutasi Dokter & Dampaknya
   Pemindahan banyak dokter senior yang juga mengajar di FK mengakibatkan gangguan di rumah sakit pendidikan. Tindakan ini dinilai merusak kesinambungan pendidikan kedokteran.
3. Risiko Menurunnya Mutu
   Para expert besar mengingatkan bahwa tanpa Kolegium yang bebas dari pengaruh, kualitas spesialis dan dokter yang siap bekerja akan menurun– bahkan berdampak nyata pada keselamatan pasien.

Pernyataan Tegas dari Akademisi:

• Prof Djohansjah Marzoeki (Unair) : “Kolegium kedokteran harus otonom dan independen … tidak boleh diintervensi oleh negara”.
• Prof Endang Sutedja (Unpad) : “Menteri Kesehatan mengambil alih desain & pengelolaan pendidikan tenaga medis … tanpa partisipasi akademisi”.
• Prof Wisnu Barlianto (UB) : “Peralihan ke Kemenkes melalui PP 28/2024 akan melemahkan kualitas pendidikan spesialis”.
• Master besar Unhas & USU : Mengingatkan bahwa proses pengambilalihan kolegium tidak dilakukan dengan transparan– berisiko menimbulkan kesenjangan kompetensi Klinik-Ilmiah.

Tanggapan Kementerian Kesehatan

Pejabat Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa pengaturan ini sesuai dengan UU Kesehatan 17/2023 dan dianggap “hanya menegaskan koordinasi”, bukan pengambilalihan. Namun, para kritikus menganggap ini sebagai bentuk intervensi yang melemahkan lembaga profesi.

Mengapa Ini Penting bagi Kita?

• Kualitas Dokter & Spesialis : Independensi kolegium berkaitan langsung dengan mutu pendidikan, etika, dan pelayanan pasien.
• Fungsi Akademik & Klinik : Perguruan tinggi harus memiliki suara dalam penentuan kurikulum dan pelatihan dokter spesialis.
• Transparansi Kebijakan : Keterlibatan pendidikan, profesi, dan negara perlu seimbang– bukan dimonopoli oleh satu pihak.

Kesimpulan Singkat